Oleh: Sahrin Hamid, Ketua Umum Gerakan Rakyat
Kami berangkat dari Jakarta pukul 22.00 WIB. Rabu, 11 Pebruari 2026. Perjalanan panjang itu membawa kami transit di Jayapura sebelum akhirnya mendarat di Merauke sekitar pukul 10.00 WIT. Begitu kaki menjejak tanah di ujung timur Indonesia, ada perasaan yang berbeda—sebuah kesadaran bahwa di sinilah salah satu penanda kedaulatan bangsa berdiri tegak.
Di Bandara Merauke, kami disambut hangat oleh Ketua DPW Gerakan Rakyat Papua Selatan, Bung Simon, bersama Sekretaris DPW, Bung Daldiri. Sambutan mereka sederhana namun penuh semangat persaudaraan. Dari bandara, kami langsung bergerak menuju Pasar Merauke—jantung denyut ekonomi rakyat kecil di kota ini.
Di pasar, mama-mama Papua menyambut dengan senyum dan semangat luar biasa. Kami berbelanja buah matoa, pepaya, lemon, kedondong, cabai, dan berbagai kebutuhan lainnya—tentu dari mama-mama yang berbeda, agar keberkahan itu tersebar merata. Interaksi itu bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan perjumpaan batin. Di tangan merekalah roda ekonomi keluarga berputar, dan dari ketekunan merekalah harapan tetap menyala.
Namun, di sudut lain pasar, kami menyaksikan sekelompok anak muda dan pace Papua yang tengah menyampaikan protes terkait pengelolaan parkir yang mereka nilai belum berkeadilan. Kami berdialog dengan ketua kelompok para tukang parkir dan pengangkut barang. Dari percakapan itu, kami melihat satu hal yang jelas: mereka ingin bekerja. Mereka tidak meminta belas kasihan—mereka meminta ruang dan keadilan. Semangat mereka besar, tetapi ruang pekerjaan terasa sempit. Di situ kami melihat tantangan nyata: bagaimana negara dan pemerintah daerah membuka lapangan kerja yang adil dan inklusif bagi putra-putri asli Papua.
Perjalanan berlanjut ke Kampung Nelayan Bahari Merauke. Di sana, beberapa perahu tampak sedang diperbaiki. Aroma laut dan kayu basah menyatu dalam suasana kerja keras para nelayan. Di sebuah gubuk sederhana, perhatian kami tertuju pada sekumpulan anak kecil yang sedang berkumpul. Kami berbagi buku dan pulpen kepada mereka. Kami berpesan agar mereka belajar dan bersekolah setinggi-tingginya, karena ilmu adalah bekal untuk mengubah nasib. Anak-anak itu tersenyum—dan dalam senyum mereka, tersimpan masa depan Merauke.
Dari kampung nelayan, kami menuju Kampung Payung, sebuah pemukiman di sekitar pantai. Di sini, kami berdialog dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mereka bercerita tentang kehidupan sehari-hari, tentang kecintaan pada alam, dan tentang inisiatif mereka melakukan pembibitan mangrove secara swadaya. Dengan biaya sendiri, mereka menanam mangrove di pesisir sebagai upaya menjaga ekosistem pantai. Sebuah gerakan ekologis yang lahir dari kesadaran, bukan dari proyek.
Kami pun membeli 200 bibit mangrove siap tanam , dan kami menanam pohon saat itu bersama masyarakat. Penanaman itu bukan sekadar simbolik. Itu adalah pernyataan bahwa keadilan ekologis harus menjadi bagian dari perjuangan politik.
Namun, di balik semangat itu, tampak pula kenyataan yang tak bisa diabaikan. Rumah-rumah yang dihuni sebagian warga masih jauh dari kata layak. Aspirasi tentang pendidikan pun mengemuka. Ada sekolah yang sedang dipersiapkan menjadi Sekolah Rakyat, dan masyarakat berharap anak-anak mereka dapat belajar di sana. Di Kampung Payung, kami menyaksikan secara nyata bahwa isu keadilan ekologis, pendidikan, perumahan, dan lapangan kerja bukanlah konsep abstrak. Ia adalah kebutuhan konkret warga Merauke.
Perjalanan kami kemudian sampai di titik KM 0 Merauke—penanda simbolik dari beranda timur Indonesia. Di titik itu, menjadi perenungan buat kami : wilayah perbatasan bukanlah halaman belakang. Ia adalah beranda. Dan beranda sebuah rumah harus terlihat rapi, indah, dan membanggakan. Dari sinilah wajah Indonesia pertama-tama dinilai oleh dunia.
Wilayah perbatasan harus ditata dengan baik—secara infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Kehadiran negara di sini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga soal martabat dan harga diri bangsa.
Malam harinya, kami berkonsolidasi dengan jajaran DPW Gerakan Rakyat Papua Selatan. Diskusi berjalan hangat dan penuh gagasan. Keesokan paginya, kami kembali ke bandara, membawa catatan dan tekad.
Catatan kami sederhana namun mendasar: pemerintah harus benar-benar hadir di wilayah perbatasan. Di sinilah kehormatan dan jati diri bangsa dipertaruhkan. Tidak boleh ada warga perbatasan yang merasa ditinggalkan. Tidak boleh ada ketimpangan yang dibiarkan berlarut.
Bagi Gerakan Rakyat, menjaga perbatasan bukan hanya soal pertahanan, tetapi juga soal keadilan sosial. Kedaulatan negara harus berdiri di atas kesejahteraan rakyatnya. Di KM 0 Merauke, kami meneguhkan tekad: Gerakan Rakyat akan terus hadir, bekerja, dan berjuang untuk memperkuat kedaulatan dan kekuatan negara—dimulai dari beranda terdepan Indonesia.
Merauke mengajarkan kita satu hal penting: Indonesia akan kuat jika wilayah perbatasannya bermartabat. Dan martabat itu hanya lahir ketika negara sungguh-sungguh bersama rakyatnya.
Salam Gerakan Rakyat!
HURA – Hadir Untuk Rakyat-
