Menjelang perayaan hari jadi pertama pada 27 Februari 2026, Gerakan Rakyat tidak hanya bersiap merayakan momen penting organisasi, tetapi juga mempercepat langkah administratif untuk mendapatkan legalitas resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Proses ini menjadi bukti komitmen Gerakan Rakyat untuk membangun organisasi yang solid, transparan, dan siap berkontribusi secara nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Ketua Tim Administrasi Gerakan Rakyat, Reni Shintalia, memaparkan perkembangan terbaru terkait pembentukan struktur organisasi. Hingga 20 Februari 2026, jaringan Gerakan Rakyat telah menjangkau 38 provinsi dan 458 kabupaten/kota, sebuah pencapaian yang menunjukkan pertumbuhan organisasi yang cepat dan konsisten.
“Kami bangga dengan capaian yang telah diraih, namun kami juga sadar masih ada beberapa wilayah yang membutuhkan perhatian khusus agar seluruh struktur organisasi dapat lengkap dan memenuhi persyaratan hukum,” ungkap Reni saat konferensi pers di Sekretariat DPP Gerakan Rakyat, Ampera, Jakarta Selatan.
Secara keseluruhan, Gerakan Rakyat telah membentuk struktur di 1.983 kecamatan, tetapi masih menghadapi sejumlah hambatan administratif terutama di wilayah Timur Indonesia. Beberapa daerah yang memerlukan percepatan antara lain Kalimantan Timur dengan satu SK dan Maluku dengan satu SK. Tim administrasi kini fokus memperkuat koordinasi serta pendampingan untuk memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal.
Selain memperkuat struktur organisasi, Gerakan Rakyat juga aktif memenuhi semua instrumen legalitas lain sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup pengurusan dokumen di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) di tingkat DPW dan DPD, serta koordinasi dengan Kantor Wilayah Hukum di masing-masing provinsi. Proses ini dilakukan secara transparan, sistematis, dan mengikuti ketentuan undang-undang, sehingga setiap langkah yang diambil organisasi memiliki dasar hukum yang jelas.
Reni menekankan pentingnya dukungan publik dalam proses percepatan legalitas ini. “Beberapa kendala memang muncul, namun hal ini dapat diatasi selama kita bekerja sesuai prosedur. Kami mohon doa dan partisipasi seluruh masyarakat agar seluruh persyaratan Kemenkumham bisa kami penuhi dalam waktu dekat,” ujarnya.
Keberhasilan membangun struktur hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan bahwa Gerakan Rakyat bukan sekadar organisasi baru, tetapi organisasi yang bergerak cepat, berkomitmen, dan memiliki visi jangka panjang. Dengan pondasi yang semakin kokoh, Gerakan Rakyat siap melanjutkan langkah strategis berikutnya, baik dalam membangun program-program pemberdayaan masyarakat maupun memperkuat jaringan hingga tingkat desa.
Percepatan legalitas ini tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga menjadi simbol profesionalisme dan kredibilitas organisasi. Gerakan Rakyat ingin menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil adalah demi memastikan keberlanjutan organisasi dan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan legalitas resmi Kemenkumham, Gerakan Rakyat akan memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengimplementasikan program-programnya secara lebih efektif dan terpercaya.
Selain itu, Gerakan Rakyat terus melakukan evaluasi dan pemetaan wilayah yang membutuhkan pendampingan tambahan. Tim administrasi bekerja sama dengan DPW dan DPD setempat untuk memastikan seluruh dokumen lengkap, SK sah, dan koordinasi lintas wilayah berjalan lancar. Langkah ini penting agar organisasi dapat beroperasi secara efektif di seluruh Nusantara, termasuk wilayah yang secara geografis menantang seperti Kalimantan Timur, Maluku, dan beberapa daerah terpencil lainnya.
Ke depan, Gerakan Rakyat menegaskan fokusnya pada tiga hal utama: memperkuat struktur organisasi, mempercepat proses legalitas Kemenkumham, dan membangun partisipasi masyarakat. Kombinasi ini diyakini akan memperkuat posisi organisasi sebagai wadah aspirasi rakyat yang nyata dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan pencapaian yang sudah ada dan semangat akselerasi yang tinggi, Gerakan Rakyat optimistis dapat memenuhi semua persyaratan hukum dan memperoleh legalitas resmi dari Kemenkumham dalam waktu dekat. Langkah ini menjadi bukti bahwa organisasi tidak hanya berkembang pesat secara jumlah struktur, tetapi juga matang dalam tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.
Mari dukung Gerakan Rakyat dalam perjalanan menuju legalitas resmi Kemenkumham. Partisipasi dan doa masyarakat akan menjadi energi penting bagi organisasi untuk terus berkembang dan memberi kontribusi positif bagi Indonesia. Dengan struktur yang solid, legalitas yang jelas, dan komitmen yang nyata, Gerakan Rakyat siap menjadi wadah aspirasi rakyat yang profesional dan terpercaya di seluruh tanah air.
